SYURA = DEMOKRASI ?


Banyak orang yang menganggap bahwa demokrasi adalah syuro. Karena keyakinan mereka yang salah ini, sehingga banyak orang yang mengadopsi pemikiran demokrasi dan diterapkan di negeri-negeri yang mayoritas muslim.

Syura bukanlah demokrasi karena syura adalah pengambilan pendapat sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan Barat yang berasaskan pada ide sekularisme yang kufur. Adanya kemiripan antara syura dan demokrasi tidak ada maknanya sama sekali karena keduanya mempunyai basis ideologi yang berbeda secara diametral.

Perlu diingat, sistem demokrasi telah dijadikan sebagai salah satu senjata Barat untuk menghancurkan Islam. Ini tampak ketika negara-negara Barat mengadakan Konferensi Berlin pada akhir abad ke-18 M. Negara-negara penjajah itu memang tidak mencapai kata sepakat bagaimana membagi-bagi Negara Khilafah Utsmaniyah—mereka sebut sebagai The Sick Man—andaikata “orang sakit” ini telah masuk liang lahat. Namun, mereka menyepakati satu hal, yaitu memaksa Khilafah untuk menerapkan sistem demokrasi. Akhirnya, Khilafah menerapkan sistem kementerian (al-wuzarah) seperti dalam sistem demokrasi sebagai akibat paksaan dan tekanan Barat. Ketika Khilafah hancur pada 1924, Barat segera meracuni pemikiran umat Islam dengan menulis berbagai buku yang menyatakan bahwa Islam adalah agama demokratis atau bahwa demokrasi berasal dari ajaran Islam.

Atas dasar itu, siapa saja yang mengatakan bahwa demokrasi adalah bagian ajaran Islam, misalnya dengan mengatakan demokrasi adalah syura itu sendiri, berarti dia telah bersekutu dengan para penjajah yang kafir untuk turut menghancurkan Islam dan menyesatkan umat Islam. Propaganda demokrasi yang palsu dan penuh pemaksaan ini tak punya tujuan lain, kecuali untuk mencegah bangkitnya ideologi Islam dalam sebuah sistem Khilafah sekaligus untuk melestarikan hegemoni ideologi kapitalisme-demokratik yang kufur di seluruh dunia, agar umat manusia tetap terus-menerus hidup dalam ketertindasan, penderitaan, serta kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Siapakah ahlus syuro ?
Tidak pahamnya seseorang terhadap ahlus syuro akan berakibat fatal. Karena keberadaan merekalah yang akan menjadikan sebuah negeri menjadi baik ataupun jelek. Dipilihnya seseorang yang tidak pantas menjadi ahlus syuro hanya akan menambah kerusakan dan kehancuran sebuah negeri. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin orang-orang kafir atau yang tidak mampu memegang urusan ini diberikan kepercayaan sebagaimana sistim demokrasi. Makanya islam memiliki kriteria yang berbeda dengan kriteria demokrasi dalam mengangkat seseorang menjadi anggota DPR atau MPR.

Ahlul halli wal ‘aqdi adalah sekelompok manusia yang memiliki kedudukan dalam urusan din dan ahlaq serta kemampuan dalam melihat kondisi dan mengatur ummat. Mereka juga disebut dengan ahlus syuro, ahli ro’yi wat tadbir atau yang disebutkan oleh para ulama’ dengan : kumpulan para ulama’ dan pemimpin serta ahli taujih yang mungkin dapat berkumpul.[ nihayatul muhtaj ila syarhil minhaj 7/390 ]

Sedangkan yang menjadi persyaratan untuk menjadi ahlul halli wal ‘aqdi dijelaskan oleh as Syaikh Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad Damiji dalam buku beliau Imamatul ‘Udma ‘inda ahlussunnah waljama’ah antara lain :

Pertama : Islam. Ini adalah syarat wajib diantara syarat yang lain. Tidak diperbolehkan seorang muslim memberikan perwalian kepada orang-orang kafir. Allah Ta’ala berfirman :
وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً
dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS An Nisa’ : 141)
Berkata Ibnu Mundhir : Telah sepakat para ahlul ‘ilmi bahwasanya seorang kafir tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang muslim. ( Ahkamu ahlud dzimmah : 2/414).
Karena seorang mukmin tidak boleh ta’at kepada selain muslim, juga tidak boleh tunduk kepadanya, serta tidak boleh mengagungkan dan memuliakan mereka karena Allah Ta’ala telah menghinakannya karena kekurufan mereka. Jelas disini bahwa tidak pantas bagi orang-orang kafir untuk diberikan kekuasaan untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin.

Kedua : berakal. Tidak diperbolehkannya memberikan perwalian terhadap orang yang tidak sempurna akalnya. Karena tidak mungkin ia akan mengtur sebuah negara, jika mengurusi dirinya sendiri saja tidak sanggup.

Ketiga : laki-laki. Allah Ta’ala berfirman :
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) (QS. An Nisa’ : 34)
Dalam hadist Rasulullah  juga bersabda :
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
Sekali-kali suatu kaum tidak akan beruntung jika yang menjadi pemegang urusan mereka adalah seorang wanita (HR. Bukhori)

Ke empat : orang yang bebas [bukan budak].
Kelima : al ‘adalah. Yaitu seseorang yang menjauhkan dari dosa-dosa kecil maupun besar serta perbuatan-perbuatan yang menurunkan harga diri seseorang.
Ke enam : memiliki ilmu yang memadai. Yaitu ilmu yang dengannya membantu dia dalam memilih kholifah dan menyelesaikan berbagai permasalahan ummat.
Ke tujuh : memiliki banyak ide dan hikmah. Disamping memiliki ilmu din yang baik, ia juga harus memiliki banyak ide serta tepat dalam memilih siapa dan pertimbangan apa yang harus dia putuskan demi kebaikan negerinya.

Sedangkan jumlah ahlul halli wal ‘aqdi menurut pendapat yang kuat tidak ada ketentuan yang pasti. Melihat kebutuhan yang diperlukan oleh negeri tersebut. Sedangkan tugas-tugas mereka diantaranya adalah : memilih kholifah, membai’atnya, menurunkannya jika terjadi kekufuran serta beberapa urusan yang membutuhkan pertimbangan dari mereka.

Hal-hal yang dimusyawarahkan
Syuro dilaksanakan pada perkara agama dan kejadian-kejadian yang belum ada ketentuannya dari Allah yang harus diikuti. Juga pada urusan keduniaan yang dapat dicapai melalui ide dan perkiraan yang kuat.

Pendapat inilah yang dianggap paling kuat oleh Al-Jashshash dengan alasan-alasan yang disebut dalam buku beliau. Lalu beliau juga berkata: “Dan pasti musyawarah Nabi pada hal-hal yang belum ada nash atau ketentuannya dari Allah. Di mana tidak boleh bagi beliau melakukan musyawarah pada hal-hal yang telah ada ketentuannya dari Allah. Dan ketika Allah tidak mengkhususkan urusan agama dari urusan dunia ketika memerintahkan Nabi-Nya untuk musyawarah, maka pastilah perintah untuk musyawarah itu pada semua urusan. Dan nampaknya pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari (13/340) setelah menyebutkan pendapat-pendapat di atas. Jadi tidak semua perkara dimusyawarahkan sampai-sampai sesuatu yang telah ditentukan syariat pun dimusyawarahkan. Yang mendukung hal ini adalah bacaannya Abdullah bin ‘Abbas:
وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْاَمْرِ
“Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebagian urusan itu.” (Tafsir Al-Qurthubi, 4/250) Semua hal di atas kaitannya dengan musyawarah yang dilakukan oleh Nabi. Maka yang boleh dimusyawarahkan oleh umatnya perkaranya semakin jelas, yaitu pada hal-hal yang belum ada nash atau ketentuannya baik dari Allah atau Rasul-Nya. Artinya, jika telah ada ketentuannya dari syariat, maka tidak boleh melampauinya. Dan mereka harus mengikuti ketentuan syariat tersebut. Allah ta’ala berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Hujurat: 1)

Al-Imam Al-Bukhari mengatakan: “Maka Abu Bakar tidak memilih musyawarah jika beliau memiliki hukum dari Rasulullah…” [Shahih Al-Bukhari, 13/339-340 dengan Fathul Bari]
Dan sebaliknya. Jika sudah ada ketentuannya dalam syariat namun mereka tidak mengetahuinya, atau lupa, atau lalai, maka boleh bermusyawarah untuk mengetahui ketentuan syariat dalam perkara tersebut, bukan untuk menentukan sesuatu yang berbeda dengan ketentuan syariat. Al-Imam Asy-syafi’i mengatakan: “Seorang hakim/ pemimpin diperintahkan untuk bermusyawarah karena seorang penasehat akan mengingatkan dalil-dalil yang dia lalaikan dan menunjuki dalil-dalil yang tidak dia ingat, bukan untuk bertaqlid kepada penasehat tersebut pada apa yang dia katakan. Karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan kedudukan yang demikian (diikuti dalam segala hal) itu bagi siapapun setelah Nabi (Fathul Bari, 13/342).

Perbedaan Syura dengan Demokrasi
Dari uraian di atas, dapat kita pahami adanya perbedaan fundamental antara syura dan demokrasi. “Demokrasi bukanlah syura, karena syura artinya adalah meminta pendapat (thalab ar-ra’y). Sebaliknya, demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem (pemerintahan).”

Ini berarti, menyamakan syura dengan demokrasi bagaikan menyamakan sebuah sekrup dengan sebuah mobil; tidak tepat dan tidak proporsional. Mengapa? Sebab, syura hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam, sebagai bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Sebaliknya, demokrasi bukan hanya sekadar proses pengambilan pendapat berdasarkan mayoritas, namun sebuah jalan hidup (the way of life) yang holistic, yang terrepresentasikan dalam sistem pemerintahan menurut peradaban Barat. Kenyataan bahwa demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan dapat dibuktikan. Misalnya, melalui pernyataan Presiden Lincoln pada peresmian makam nasional Gettysburg (1863) di tengah berkecamuknya Perang Saudara di AS. Lincoln menyatakan, “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” (Melvin I. Urofsky, 2003: 2). Oleh karena itu, menyamakan syura dengan demokrasi tidaklah tepat dan jelas tak proporsional.

Jika ada kemiripan antara syuro dengan demokrasi, itu menjadi lebih tak bermakna jika kita mengkaji ciri-ciri sistem demokrasi secara lebih mendasar dan komprehensif. sistem demokrasi mempunyai ciri-ciri: berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan); dibuat oleh manusia; didasarkan pada 2 (dua) ide pokok, yaitu: (1) kedaulatan di tangan rakyat dan (2) rakyat sebagai sumber kekuasaa, memegang prinsip suara mayoritas dan menuntut kebebasan individu (freedom) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan. Maka jelaslah disini, jika ada orang yang menganggap sama anatara syuro dan demokrasi itu bukti kedangkalan ilmu din mereka atau karena rusaknya pemikiran mereka.

Silahkan tuliskan pertanyaan anda disini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s